Poltik dan Ekonomi Indonesia 1808-1811

Politik dan Ekonomi Indonesia 1808-1811

Pada tahun 1808-1811 ini dalam menjalankan pemerintahannya di Nusantara dipimipin oleh Herman Williem Daendels. Ia diutus oleh Louis Napoleon untuk mempertahankan pulau Jawa dari Inggris yang ingin merebut daerah jajahan Belanda, karena pada waktu itu Belanda sudah ditaklukkan oleh Perancis. Sebenarnya ada tiga daerah daerah yang menjadi target serangan Inggris yaitu Tanjung Harapan, Jawa, dan Maluku. Namun dari ketiga daerah tersebut Daendels lah yang di kirim ke Jawa untuk mengantisipasi serangan Inggris terhadap daerah jajahan. Selain bertugas untuk mempertahankan pulau Jawa dari serangan Inggris, Daendels mempunyai tugas lain yaitu untuk memperbaiki nasib rakyat, selaras dengan Revolusi Perancis dan menyelidiki dan  melaporkan masalah-masalah kepadanya sekitar Contingenten.

Dalam menjalankan pemerintahannya, Daendels dijiwai oleh ideologi yang sama dengan Dirk Van Hogendorp yaitu sebagai kaum liberal dengan memberantas sistem feodal yang sangat diperkuat oleh VOC. Dalam artian sistem feodal ini bersifat tertutup sehingga dapat menghalangi perubahan yang akan diciptakan Daendels.

Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta hak-hak bupati mulai dibatasi, terutama yang menyangkut penguasaan tanah dan pemakaian tenaga rakyat, baik yang wajib tanam dan wajib kerja hendak dihapuskannya. Hal ini tidak hanya mengurangi pemerasan oleh para penguasa tetapi juga lebih selaras dengan prinsip kebebasan berdagang. Kondisi pada waktu itu menjadi hambatan bagi pokok pelaksanaan ide-ide bagus tersebut, adapun hambatan-hambatan tersebut ialah

    1). Keadaan yang masih berlaku zaman VOC

Keadaan yang berlaku di zaman VOC itu adalah bahwa para bupati dan penguasa tanah lainnya masih memegang peranan dalam perdagangan. Sebagai perantara mereka memperoleh keuntungan antara lain berupa prosenan kultur, ialah persentase tertentu dari harga tafsiran penyerahan wajib dan kontingen yang dipungut dari rakyat. Sistem ini mengakibatkan pasar bebas tidak dapat berkembang dan tidak muncul suatu golongan pedagang, suatu unsur sosial yang lazim berperan penting dalam proses liberalisasi masyarakat feodal.

    2). Dalam struktur feodal itu kedudukan bupati sangat kuat

Hal ini dapat menghalangi dalam melakukan setiap tindakan perubahan tetapi kerja sama dengan mereka. Kepemimpinan sangat berakar kuat dalam masyarakat sehingga tidak mudah menggeser kedudukan mereka.

        

    3). Tugas pemerintahan Daendels sendiri untuk mempertahankan pulau Jawa dari serangan Inggris

Dalam menjalankan tugasnya, Daendels membangun jalan untuk perhubungan di Jawa yaitu jalan dari Anyer sampai Panarukan, kemudian terkenal dengan jalan Raya Pos (Grote Postweg)

Dalam menjalankan  tugasnya sebagai Gubernur Jenderal di pulau Jawa maka usaha-usaha yang dilakukannya antara lain:

    ·         Membangun jalam dari Anyer-Panarukan

    ·         Mengefisiensikan pemerintahan dan menghapus korupsi

    ·         Memperkuat angkatan darat dengan cara memperbanyak jumlah tentara.

    ·         Meperkuat angkatan Laut dengan cara melakukan pembangunan angkatan laut di ujung kulon.

    ·         Membuat pelabuhan militer di Surabaya.

    ·         Melakukan perbaikan keuangan pemerintah

 

Sesuai dengan prinsip-prinsip kebijaksanaan Daendels membatasi kekuasaan para raja dengan cara mengatur kembali hak untuk mengangkat penguasa daerah, termasuk larangan untuk menjual belikan jabatan. Perubahan peraturan untuk pertama kalinya yang diterapkan oleh Daendels adalah peraturan mengenai upacara penerimaan residen di Istana Surakarta dan Yogyakarta. Menurut peraturan tersebut, residenn di kerajaan itu harus diberi penghormatan sebagai wakil dari suatu kekuasaan yang tertinggi dan menempatkannya sejajar dengan Raja. Di istana Surakarta peraturan ini dapat diterima oleh keluarga kerajaan, namun tidak demikian di kerajaan Yogyakarta. Sultan Hamengkubuwono II atau sultan Sepuh menentang peraturan ini, akibatnya pada tahun 1810 ia dipaksa turun tahta lewat ekspedisi militer yang dipimpin langsung oleh Daendels sendiri. Sebagai penggantinya diangkatlah putra mahkotanya menjadi raja dengan gelar Sultan Hamengkubuwono III atatu Sultan Rojo. Peristiwa itu memaksa Yogyakarta dan Surakarta menerima peraturan baru tersebut pada tahun 1811 yang mengakibatkan kedua kerajaan tersebut kehilangan sebagian dari wilayahnya.

Dengan dibangunnya jalan raya pos, diletakkannya sarana dan prasaran yang sangat penting bukan untuk kepentingan militer saja, namun juga untuk perkembangan ekonomi, sosial, dan politik Jawa. Ini berarti bahwa pembangunan jalan raya pos ini tidak hanya berfungsi dalam bidang transportasi tetapi juga dalam bidang administrasi pemerintahan dan mobilitas sosial.

Selain dari kebijakan yang dilakukan oleh Daendels tersebut, adapun usaha lain yang dilakukannya dalam bidang ekonomi khususnya:

    · Membuat dewan pengawas keuangan negara dan dilakukannya pemberantasan korupsi dengan keras.

   ·Pajak in nature (Kontingen) dan sistem sistem penyerahan wajib yang sudah ada sejak zaman VOC yang lebih diperberat.

    · Mengadakan monopoli perdagangan bebas.

    · Mengadakan pinjaman paksa terhadap orang-orang yang dianggap mampu. Bagi yang menolak akan dijatuhi hukuman.

     · Penjualan tanah kepada pihak swasta.

   ·Mengadakan Preanger Stelsel, yaitu kewajiban rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi.

    ·Menghidupkan kembali surat kabar, Bataviasce Coloniale Courant.

    ·Mencetak mata uang kertas.

Hal ini mengakibatkan rakyat dipaksa untuk melakukan kerja rodi untuk membangun jalan Raya Pos, sehingga perbudakan menjadi berkembang. Banyak rakyat kehilangan haknya dengan pemerintahan  yang otoriter yang diterapkan oleh Daendels.

   Pemerintaha Gubernur Jenderal Herman Williem Daendels ini tidak bertahan lama sehingga pada tahun 1811 mengalami kejatuhan. Adapun penyebab kejatuhannya antara lain:

   ·Kas kosong akibat perbuatannya.

  ·Blokade yang dilakukan Inggris membuat hilangnya pemasukan dari sektor perdagangan bahkan untuk mata uang.

  ·Proyek besar Daendels memakan biaya yang besar sedangkan pada saat itu kondisi keuangan sedang memburuk.

   ·Sikap otoriternya menimbulkan pertentangan dan perlawanan.

   ·Keburukan dalam sistem administrasi pemerintahan.

  

Pada masa akhir pemerintahannya, ia deikenal sebagai seorang Jenderal yang gila akan kehormatan, kekuasaan, dan sangat keras kemauannya sehingga memaksa rakyat untuk menuruti kemauannya sehingga menimbulkan penderitaan bagi rakyat yang tidak jauh berbeda dengan nasib mereka pada masa VOC. Hal ini membuat Louis Napoleon merasa tersinggung dengan tindakan yang telah dilakukan oleh Daendels demi kepentingannya, sehingga pada tahun 1811 tersebut ia dipanggil ke Eropa dan digantikan oleh Jansen.